Solusi perangkat lunak inovatif yang telah teruji di berbagai instansi pemerintah
Mendukung pelaksanaan tugas pengawasan internal instansi, menjadi sistem check and balance, meningkatkan kemampuan identifikasi dan pengukuran risiko.
Itjen Kementerian ESDM, Itjen Kementerian Kesehatan
Meningkatkan efisiensi pengelolaan surat masuk/keluar, mencegah penumpukan arsip, mendukung reformasi birokrasi digital.
Kementerian ESDM, Bappenas, Pemkot Tangerang
Mendukung kegiatan manajemen kinerja instansi dengan database kinerja terpusat, memudahkan penyajian informasi rasio-rasio BUMD.
Pemerintah Kota Bogor (Pengelola BUMD)
Membantu proses pengadaan barang/jasa lebih efisien, transparan, dan non-diskriminatif bagi seluruh pelaku usaha.
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi kompetensi aparatur dengan bentuk pendidikan dan pelatihan berbasis digital.
Kementerian ESDM
Mencegah penumpukan arsip, menjamin kemampuan pencarian kembali kearsipan, melindungi arsip tekstual dari bencana.
ANRI, Instansi Pemerintah
Update informasi lelang dari seluruh LPSE Indonesia secara otomatis dan real time, memantau proyek yang sedang berjalan.
Perusahaan Kontraktor & Konsultan
Mencatat dan memonitor progress penyelesaian tugas karyawan berdasarkan hasil meeting secara sistematis.
Itjen Kementerian ESDM
Software akuntansi web-based open source berbasis Double Entry Accounting, cocok untuk UKM dan perusahaan menengah.
UKM, Perusahaan Swasta
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Layanan Rumah Tangga, Meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan Lembur, Memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan Listrik, Memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan Air, Memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan Perbaikan
Badan Informasi Geospasial (BIG), Direktorat Jenderal Kelistrikan
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemakaian ruang rapat, Memudahkan Pengendalian dan Monitor ruang rapat yang tersedia, Meningkatkan serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang rapat, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penjadwalan ruang rapat.
Kementerian ESDM, Bappenas
Membangun Sistem SPPD yang dapat memudahkan monitoring perintah perjalanan dinas secara sistematis dan terstruktur, Memudahkan dalam pengelolaan dan pengawasan perjalanan, Mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan undang-undang
Instansi Pemerintah, KPU
Memiliki standarisasi syarat kelengkapan dokumen, Memudahkan Pengendalian dan Monitor dokumen, Meningkatnya pengetahuan para pengelola keuangan, Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dokumen pertanggung jawaban
Kementerian Sekretariat Negara, KPU, BPIP
Dapat digunakan secara efektif untuk pengadaan valuta asing, Dapat digunakan secara efisien untuk pengadaan valuta asing, Dapat meningkatkan kualitas proses lelang valuta asing
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)